Presiden Prabowo Di Lantik Dana Pokir DPRA 2019-2024 Di Kritik
ACEH NETWORK | Diduga banyaknya permasalahan pokir Dewan yang tidak transparan mantan eks ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Eka Sakti Ronny H, minta Prabowo turunkan KPK, Kapolri dan Kajagung ke provinsi Aceh.
Hal tersebut bukan tampa dasar pendiri ormas GEMPPAR itu menilai untuk membersihkan segala bentuk praktek korupsi di Aceh Presiden harus memeriksa dan mengusut tuntas penggunaan dana Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 yang selama ini tidak mampu di selesaikan oleh Aparat penegak hukum yang ada di aceh.
” Kami berharap Presiden Prabowo bisa membersihkan korupsi di Aceh, dimulai dari dana Pokir DPRA dan DPRK seluruh Aceh, karena jelas di sana banyak anggaran yang rawan digerogoti koruptor, sehingga menghambat pembangunan di Aceh,” kata Ronny pada media,Kamis 31 Oktober 2024.
Ronny mengaku dirinya sangat kagum dan sangat mendukung gebrakan dahsyat Presiden Prabowo dalam perang total melawan korupsi di Indonesia yang tampa pandang bulu.
” Ini suatu langkah yang hebat dan dinanti – nanti oleh seluruh rakyat Indonesia khusunya aceh, dimana Presiden mampu memberi harapan baru dan sangat berkomitmen untuk membuktikan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, demi Indonesia yang lebih baik lagi”ujar eks krtua BEM fakultas sastra itu.
Eks anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Provinsi sumatera barat dan Angota Kamar Dagang Indonesia KADIN itu menilai, selama ini aparat hukum di Aceh diduga telah mempermainkan hukum dengan dugaan praktek tebang pilih terhadap penanganan korupsi, contohnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPRA, yang dibiarkan berlarut – larut selama bertahun-tahun lamanya, dan diduga manipulatif serta sarat permainan kepentingan aparat hukum.
“Faktanya,Salah satu kasus korupsi besar di DPRA selama ini telah dibuat berlarut – larut, hingga bertahun – tahun,diduga ada oknum – oknum pejabat yang hendak dilindungi karena politik atau pengaruh kekuasaannya, hingga dijadikan permainan yang tak berkesudahan, demikian pula kasus dugaan korupsi dana Pokir DPRK, bahkan tak tersentuh hukum,” ungkap aktivis HAM Aceh itu.
” di sini Presiden Prabowo mesti melihat langsung, bahwa di Aceh penanganan atau pengungkapan korupsi dijadikan mainan, atau bahkan diduga jadi lahan basah bagi penegak hukum, jadi semua mesti dibersihkan oleh Presiden secepat mungkin,” tambahnya lagi.
Menurutnya, ini kesempatan besar bagi Presiden Prabowo untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang lebih besar dari rakyat Aceh, dengan membuktikan pembersihan besar – besaran koruptor di Aceh, yang selama ini telah sewenang – wenang merampas hak hingga menyebabkan kesengsaraan bagi jutaan rakyat Aceh.
” Jika Presiden Prabowo memang cinta dan benar – benar ingin membahagiakan rakyat Aceh, satu – satunya cara adalah dengan membasmi semua koruptor di Aceh tanpa pandang bulu, agar rakyat Aceh bisa menikmati kesejahteraan terutama dari kekayaan alamnya sendiri,” Ucap Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.
Ronny berharap seluruh masyrakat Aceh secara terus menerus bisa mengencangkan kritik dan pengawasan terhadap pemberantasan korupsi di segala lini, agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dan diselamatkan.
” Kami berharap masyarakat dan elemen sipil lebih keras lagi menyuarakan pemberantasan korupsi di segala bidang di Aceh, agar uang pembangunan tidak lagi digerogoti koruptor di Aceh, dan agar kesejahteraan masyarakat tidak lagi terampas oleh para elit berkuasa,” pungkas mantan wakil ketua KNPI provinsi sumatera barat itu menutup keterangannya. Red
